Bank Dunia Sarankan Indonesia Tetap Gunakan Data Resmi BPS untuk Mengukur Kemiskinan

Saat kita meneliti pengukuran kemiskinan di Indonesia, menjadi jelas bahwa metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara signifikan memengaruhi pemahaman kita terhadap masalah ini. Bank Dunia telah merekomendasikan agar Indonesia mengandalkan data BPS untuk pengukuran kemiskinan yang akurat, karena data ini disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi lokal. Rekomendasi ini menyoroti pentingnya konteks dalam menafsirkan statistik kemiskinan dan menegaskan adanya disparitas yang muncul ketika membandingkan temuan BPS dengan standar internasional.

Per September 2024, BPS melaporkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57%, yang berarti sekitar 24 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, garis kemiskinan yang disesuaikan oleh Bank Dunia menunjukkan kontras yang tajam, yaitu bahwa lebih dari 60,3% dari populasi hidup dalam kemiskinan. Perbedaan ini berasal dari metodologi dan asumsi yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai kemiskinan. Sementara BPS menggunakan pendekatan Biaya Kebutuhan Pokok (CBN), yang mempertimbangkan kebutuhan pangan dan non-pangan, perhitungan Bank Dunia mungkin tidak secara memadai mencerminkan kondisi ekonomi dan pola konsumsi yang spesifik di Indonesia.

BPS menetapkan garis kemiskinan bulanan sebesar Rp 595.242 per kapita, yang tampaknya mampu menangkap kebutuhan pokok individu. Dengan rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota, pendapatan minimum bulanan yang diperlukan untuk rumah tangga tersebut diperkirakan sekitar Rp 2,8 juta. Angka ini tidak hanya menggambarkan tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga Indonesia, tetapi juga menegaskan perlunya penggunaan data yang relevan secara lokal untuk gambaran kemiskinan yang lebih akurat.

Pendekatan CBN yang digunakan BPS sangat berwawasan karena mencerminkan perilaku konsumsi dan kondisi ekonomi regional yang unik di Indonesia. Dengan memprioritaskan wawasan lokal, BPS menyediakan perspektif yang bernuansa tentang kemiskinan yang mungkin diabaikan oleh standar global Bank Dunia. Memahami pola konsumsi lokal ini memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas kemiskinan lebih dari sekadar angka.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, jelas bahwa meskipun data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, data ini menawarkan lensa penting untuk menganalisis realitas sosial ekonomi Indonesia. Dengan berpegang pada metodologi BPS, kita dapat lebih baik menyelaraskan pemahaman kita tentang kemiskinan dengan pengalaman hidup jutaan orang.

Oleh karena itu, saat kita memperjuangkan langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan, kita harus memastikan bahwa strategi kita didasarkan pada data yang secara akurat mencerminkan kondisi ekonomi yang beragam di negara ini. Pendekatan ini tidak hanya menghormati integritas statistik kemiskinan kita, tetapi juga memberdayakan kita untuk bekerja menuju solusi yang bermakna.