Saat kita mengarungi kompleksitas reformasi legislatif, terutama dengan revisi terus-menerus RUU TNI, sangat penting untuk mengakui peran partisipasi publik dan masukan dari ahli. Keberhasilan upaya legislatif ini bergantung pada kemampuan kita untuk mengintegrasikan suara baik militer maupun organisasi masyarakat (ormas). Pendekatan kolaboratif tidak hanya akan memastikan bahwa reformasi sesuai dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasilnya.

Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas mengenai operasi militer selain perang (OMSP). Regulasi ini sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan TNI, terutama di daerah sensitif di mana ketegangan mungkin muncul. Dengan menetapkan kerangka kerja yang menjelaskan tanggung jawab militer, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dan menumbuhkan kepercayaan antara militer dan masyarakat yang dilayaninya.

Transparansi ini sangat vital untuk masukan publik, karena memungkinkan warga untuk terlibat secara bermakna dengan proses legislatif dan menyuarakan kekhawatiran mereka tentang operasi militer.

Selain itu, komitmen TNI untuk mempertahankan netralitas dalam politik menjadi batu penjuru untuk kolaborasi militer yang efektif dengan ormas. Dengan mempertahankan netralitas ini, militer dapat berinteraksi dengan organisasi sipil tanpa mengorbankan integritasnya. Kolaborasi ini sangat penting selama pemilihan umum, karena membantu menciptakan lingkungan politik yang stabil.

Ketika militer bekerja bersama ormas, kita dapat secara kolektif mengatasi konflik potensial dan menyelesaikan perselisihan sebelum mereka memburuk, sehingga menumbuhkan stabilitas sosial di masa perubahan.

Saat kita terus merevisi RUU TNI, kita harus menegaskan kembali fokus utama militer pada pertahanan nasional sambil secara simultan memungkinkan kemitraan konstruktif dengan ormas. Kemitraan ini bukan hanya menguntungkan; mereka penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan ketahanan terhadap konflik potensial.

Saat kita meninjau revisi yang diajukan terhadap Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), terlihat jelas bahwa perubahan tersebut dapat secara signifikan merubah lanskap tata kelola sipil. Niat di balik revisi ini, terutama ekspansi peran sipil bagi personel TNI yang masih aktif, memunculkan kekhawatiran kritis mengenai pengaruh militer dalam area yang idealnya diperuntukkan bagi pengawasan sipil.

Dengan menghidupkan kembali aspek Fungsi Ganda militer, kita berisiko mengikis dasar-dasar supremasi sipil yang telah susah payah diraih dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Para kritikus dari koalisi masyarakat sipil menyatakan kekhawatiran bahwa amandemen ini mungkin menyebabkan kebangkitan kembali militerisasi dalam ruang sipil, mengingatkan pada pola tata kelola yang mirip dengan era Orde Baru. Konteks historis ini berfungsi sebagai peringatan; kita harus berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Ide untuk meningkatkan usia pensiun bagi personel TNI juga memperumit situasi, karena dapat menciptakan inefisiensi dan penumpukan perwira yang tidak aktif. Skenario seperti ini tidak hanya berisiko mengukuhkan pengaruh militer dalam tata kelola sipil, tetapi juga mengancam meritokrasi profesional yang penting untuk fungsi birokrasi yang efektif.

Lebih lanjut, usulan yang memungkinkan anggota TNI untuk terlibat dalam aktivitas bisnis menunjukkan kemunduran yang serius. Perubahan ini bisa mengurangi fokus mereka pada peran pertahanan, mengaburkan batasan antara kewajiban militer dan kepentingan sipil. Kita harus bertanya pada diri sendiri: apa artinya bagi integritas militer kita jika personel mereka memprioritaskan usaha dagang daripada tugas utama mereka dalam pertahanan nasional? Konflik kepentingan potensial ini memunculkan kekhawatiran etis yang signifikan yang tidak bisa diabaikan.

Perubahan perundang-undangan mengenai peran TNI menimbulkan komplikasi dalam yurisdiksi hukum juga. Personel TNI yang aktif menduduki posisi sipil mungkin menciptakan masalah akuntabilitas, mengarah pada perbedaan perlakuan antara pejabat militer dan sipil di bawah hukum. Ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap tata kelola, semakin memperburuk hubungan rapuh antara sektor militer dan sipil.

Pada akhirnya, kita harus tetap waspada terhadap implikasi dari revisi yang diusulkan ini. Keseimbangan kekuasaan antara pengaruh militer dan tata kelola sipil adalah hal yang rapuh, dan setiap pergeseran menuju militerisasi dapat membahayakan kebebasan yang kita hargai. Saat kita mempertimbangkan perubahan ini, sangat penting untuk terlibat dalam dialog terbuka dan mendukung model tata kelola yang memelihara demokrasi kita sambil memastikan bahwa personel militer fokus hanya pada tanggung jawab pertahanan mereka.

Kita berhutang pada diri kita sendiri dan generasi mendatang untuk melindungi nilai-nilai demokratis yang kita hargai.

Seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap revisi Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sentimen publik tampaknya sangat negatif. Sejumlah besar organisasi masyarakat sipil, yang totalnya 19, telah menyuarakan penentangan keras terhadap segala usulan yang dapat mengembalikan peran militer dalam tata kelola sipil. Reaksi ini menyoroti kegelisahan yang lebih luas dalam masyarakat kita tentang potensi pengaruh militer yang dapat mengganggu landasan demokrasi yang kita hargai.

Koalisi untuk Reformasi Masyarakat Sipil dalam Sektor Keamanan, yang mencakup organisasi terkemuka seperti Imparsial dan KontraS, memimpin upaya melawan perubahan yang diusulkan ini. Usaha mereka menekankan suatu poin penting: setiap perluasan peran sipil bagi personel TNI aktif dapat mengaburkan batasan antara sektor militer dan sipil.

Kita harus bertanya pada diri sendiri—apa artinya bagi supremasi sipil dalam tata kelola jika garis-garis menjadi tidak jelas? Implikasi dari pergeseran semacam itu sangat mengkhawatirkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keseimbangan kekuasaan yang tepat dalam masyarakat kita.

Selama konferensi pers pada 6 Maret 2025, perwakilan dari masyarakat sipil menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislatif. Mereka menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa revisi ini dapat mengancam esensi demokrasi di negara kita.

Kita tidak boleh menganggap enteng suara-suara yang mendukung struktur tata kelola yang mengutamakan otoritas sipil atas kekuasaan militer. Sangat penting bagi kita untuk tetap teguh melawan setiap upaya yang mungkin mengikis nilai-nilai demokratis kita.

Menariknya, TNI telah mengakui penolakan publik terhadap revisi undang-undang. Mereka telah menyatakan komitmen untuk memastikan bahwa proses legislatif selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan publik.

Meskipun pengakuan ini adalah langkah positif, kita harus tetap waspada. Komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencegah pengaruh militer merembes ke dalam tata kelola sipil.

Saat kita melewati persimpangan kritis ini, sangat penting bagi kita untuk terlibat dalam diskusi yang berdasarkan informasi dan menganjurkan transparansi dalam proses legislatif. Suara kolektif kita dapat membentuk masa depan tata kelola kita.

Kita perlu memastikan bahwa pengaruh militer tidak menutupi hak-hak sipil dan integritas demokratis. Dengan bersatu, kita dapat menciptakan lingkungan di mana tata kelola sipil berkembang, menjaga kebebasan yang merupakan fondasi masyarakat kita.