Memahami revisi Undang-Undang TNI mengungkapkan ancaman potensial terhadap demokrasi Indonesia dan supremasi sipil, mengajukan pertanyaan kritis tentang pengaruh militer dalam pemerintahan.
Dialog antara TNI dan masyarakat sipil sangat penting untuk reformasi demokratis, namun ketegangan yang belum terselesaikan bisa membahayakan kemajuan. Apa yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas?